Ribuan Anggota Ormas GMBI Distrik Cilacap Lakukan Aksi Demo Tuntut Pungutan Biaya Sekolah 9 Tahun Ditiadakan

INDONESIASATU.CO.ID:

CILACAP - Dengan melakukan long march ribuan ormas Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia ( GMBI ) melakukan aksi demo bertempat di depan Kantor Bupati Cilacap, Selasa 24/4/2018 mereka melakukan orasi menuntut agar biaya pungutan sekolah  Dasar ( SD ) serta Sekolah Menengah Pertama ( SMP ) dihapus.

Di ruang Prasandha Pendopo Wijayakusuma Cilacap para peserta aksi di trima  Perwakilan pemkab Cilacap yakni Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Cilacap Wasi Ariyadi, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap, Warsono, Kasi Pidsus Kejaksaan Negri Cilacap, Kesbangpol serta Humas Setda kabupaten Cilacap.

Dalam orasinya Sarno selaku sekretaris GMBI, mengatakan bahwa agar Bupati melarang satuan pendidikan dasar menarik dana apapun dari masyarakat melalui suatu surat keputusan, "Kami meminta supaya Bupati membuat program pendidikan gratis yang di danai oleh APBD untuk pelajar di tingkat SD dan SMP  Baik negri maupun swasta.

Mereka meminta agar Bupati melarang satuan pendidikan dasar dan menengah menarik dana apapun ke masyarakat melalui surat keputusan resmi.

Lebih lanjut Sarno menyampaikan bahwa, "Bupati supaya memperhatikan kesejahteraan bagi para guru honorer, supaya tidak ada lagi kambing hitam yang mengatas namakan  satuan pendidikan menarik dana ke masyarakat dengan alasan untuk menggaji guru honorer.

GMBI meminta agar pemerintah menggandeng BUMN dan perusahaan swasta yang ada di Cilacap untuk menyalurkan dana CSR bagi kepentingan dunia pendidikan. Serta memberikan sanksi tegas menindak  kepala dinas beserta pejabat dinas pendidikan lain yang menganjurkan adanya tindakan pungutan.

Sementara itu Tukin Sukedi, Selaku ketua GMBI distrik Cilacap, mengatakan bahwa, pungutan biaya pendidikan dasar dan menengah masih terjadi di satuan pendidikan di seluruh sekolah - sekolah yang ada di Kabupaten Cilacap, "Pihak sekolah meminta sumbangan setiap tahun dengan alasan untuk membuat tempat parkir dan musala".

"Pungutan tersebut wajib bagi semua wali murid, dan itu terjadi setiap tahun oleh karena itu dengan pungutan itulah maka artinya masyarakat merasa berat terbebani yang pada ahkirnya  menimbulkan keresahan".

Pada kesempatan dan di tempat yang sama Warsono, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap,  menyampaikan, bahwa, Dinas sudah mengeluarkan surat edaran kepada sekolah-sekolah agar supaya tidak melakukan pungutan, terkait dengan masih adanya pungutan yang terjadi di lapangan, pihaknya akan melakukan pengecekan lebih lanjut".

"Sesuai dengan Permen Nomor 44 tahun 2012 yang terkait dengan pungutan, sudah jelas pasti dilarang, Kami juga sudah memberikan surat edaran jika masih ada semacam praktek pungutan  Maka kami akan melakukan cek and ricek terlebih dahulu,”Terkait dengan perhatian kepada para guru honorer dijelaskan mulai anggran 2018, pemkab sudah berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan guru honorer yang sudah terverifikasi, ujar Warsono.

Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Cilacap Wasi Ariyadi mengatakan, akan menyampaikan aspirasi para peserta aksi demo tersebut kepada Bupati Cilacap. “Kalau memang itu pungutan yang dilarang, menjadi kapasitas Bupati untuk menetapkan untuk dilarang, oleh sebab itu kami meminta waktu lebih lanjut, dan akan kami bicarakan bersama Inspektorat terkait dengan adanya laporan masyarakat.

Atas hasil audiensi tersebut, Pihak GMBI mengaku belum puas, oleh karena itu pihaknya akan melakukan serta menggelar kembali aksi serupa yakni rabu sampai  nantinya dapat bertemu dengan  Bupati Cilacap sebagai pengambil kebijakan. (Tunjang.D ).

Index Berita